Ribuan warga memenuhi jalanan Teheran saat gelombang demonstrasi besar dalam Revolusi Iran 1979, peristiwa yang akhirnya mengakhiri pemerintahan Shah dan mengubah arah politik negara tersebut. (Foto: Ilustrasi sejarah Revolusi Iran 1979.)

RIWARA.id, Teheran – Sejarah Iran pada abad ke-20 adalah kisah tentang perjuangan panjang sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri di tengah tekanan kekuatan global, konflik internal, dan perubahan sosial yang cepat. Dari revolusi konstitusi pada awal 1900-an hingga jatuhnya monarki pada 1979, Iran mengalami transformasi besar yang mengubah arah politik dan identitas nasionalnya.

Sebagaimana dilansir riwara.id dari situs resmi Grey Art Museum pada Minggu, 15 Maret 2026, sejarah Iran abad ke-20 menunjukkan perjalanan panjang pergolakan politik yang membentuk negara tersebut hingga saat ini.

Perjalanan tersebut melibatkan perebutan pengaruh antara kekuatan dunia, eksperimen modernisasi yang ambisius, serta munculnya gerakan rakyat yang akhirnya menggulingkan sistem kerajaan yang telah berdiri selama puluhan tahun.

Iran di Tengah Persaingan Imperium

Pada awal abad ke-20, Iran memiliki posisi strategis yang membuatnya menjadi arena perebutan pengaruh dua kekuatan besar dunia: Rusia dan Britania Raya. Rivalitas geopolitik antara kedua negara ini dikenal sebagai Great Game, sebuah persaingan panjang untuk menguasai wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah.

Iran, dengan letaknya yang strategis dan sumber daya alamnya yang berharga, menjadi salah satu titik penting dalam persaingan tersebut. Pada Agustus 1907, Rusia dan Inggris menandatangani kesepakatan yang secara efektif membagi Iran menjadi wilayah pengaruh. Rusia mendapatkan dominasi di wilayah utara, sementara Inggris menguasai wilayah selatan.

Kesepakatan tersebut dibuat tanpa melibatkan pemerintah Iran secara nyata, sehingga banyak kalangan di dalam negeri melihatnya sebagai simbol melemahnya kedaulatan nasional.

Namun tekanan dari luar negeri bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi Iran saat itu. Di dalam negeri, ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan monarki absolut mulai meningkat.

Revolusi yang Dipicu Harga Gula

Pada tahun 1905, sebuah peristiwa yang tampak kecil justru memicu gelombang protes besar. Pemerintah di Teheran menghukum beberapa pedagang gula karena menolak menurunkan harga. Hukuman tersebut dilakukan dengan cara bastinado, sebuah bentuk hukuman fisik yang sangat memalukan.

Peristiwa ini memicu kemarahan para pedagang, ulama, dan masyarakat umum. Mereka melakukan aksi protes dan mencari perlindungan di masjid-masjid. Tradisi perlindungan semacam ini dikenal sebagai bast, di mana para demonstran mencari suaka di tempat suci untuk menghindari penangkapan.

Ketika pemerintah mencoba membubarkan kelompok tersebut, para demonstran kembali berkumpul di sebuah tempat suci di luar Teheran. Tekanan publik akhirnya memaksa Shah saat itu, Muzaffar al-Din Shah Qajar, untuk berjanji membentuk sebuah lembaga yang disebut adalatkhanah atau “rumah keadilan.”

Namun janj i tersebut tidak segera dipenuhi, sehingga protes kembali meningkat.

Ketegangan memuncak ketika terjadi bentrokan antara aparat dan kelompok pelajar agama, yang mengakibatkan seorang pelajar tewas. Insiden tersebut memicu aksi bast yang jauh lebih besar.

Kali ini, antara 12.000 hingga 14.000 orang berkumpul di kompleks kedutaan Inggris di Teheran. Mereka menuntut pembentukan sebuah parlemen nasional yang dikenal sebagai majlis.

Akhirnya pada Agustus 1906, Shah mengeluarkan dekret untuk membentuk parlemen. Majlis pertama mulai bersidang pada Oktober 1906 dan segera menyusun konstitusi baru.

Beberapa hari sebelum wafat pada Desember 1906, Shah menandatangani konstitusi tersebut menjadi hukum resmi negara.

Konstitusi Pertama Iran

Konstitusi Iran tahun 1906 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Timur Tengah. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan memberikan peran politik kepada parlemen.

Pada tahun 1907, raja baru menandatangani Supplementary Fundamental Law yang melengkapi konstitusi sebelumnya. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar sistem politik Iran selama beberapa dekade berikutnya.

Namun perjalanan menuju pemerintahan konstitusional tidak berjalan mulus.

Perpecahan di antara kelompok revolusioner, resistensi dari kalangan kerajaan, serta campur tangan Rusia dan Inggris membuat sistem politik baru ini rapuh.

Pada tahun 1911, Rusia mengeluarkan ultimatum kepada majlis yang pada dasarnya akan menghapus sebagian besar kedaulatan Iran. Parlemen menolak ultimatum tersebut.

Sebagai respons, pasukan Rusia m emasuki wilayah Iran utara dan melakukan tindakan represif terhadap para aktivis konstitusi. Beberapa tokoh reformis dibunuh, sementara banyak intelektual melarikan diri ke luar negeri.

Pasukan Rusia bahkan menyerbu gedung parlemen. Dalam kondisi ancaman pendudukan asing, majlis akhirnya dibubarkan.

Meskipun konstitusi tetap ada secara formal, semangat revolusi konstitusi mengalami kemunduran serius.

Kekacauan Pasca Perang Dunia I

Ketika Perang Dunia I berlangsung, Iran menghadapi situasi yang sangat sulit. Infrastruktur ekonomi rusak, perdagangan terganggu, dan pemerintahan pusat semakin lemah.

Kekosongan kekuasaan mulai muncul di berbagai wilayah.

Dalam situasi tersebut, seorang perwira militer bernama Reza Shah mulai muncul sebagai tokoh kuat.

Pada tahun 1921, ia memimpin pasukan menuju Teheran dalam sebuah kudeta militer. Setelah memasuki ibu kota, ia menuntut pembubaran kabinet dan meminta agar Shah menunjuknya sebagai panglima militer.

Dengan dukungan militer, Reza Khan secara bertahap memperkuat posisinya di pemerintahan.

Pada tahun 1923, Shah terakhir dari dinasti Qajar menunjuknya sebagai perdana menteri sebelum berangkat ke Eropa untuk berobat. Sang Shah tidak pernah kembali ke Iran.

Dua tahun kemudian, pada 1925, dinasti Qajar resmi digulingkan dan Reza Khan dinobatkan sebagai raja dengan gelar Reza Shah, menandai lahirnya Dinasti Pahlavi.

Modernisasi di Era Reza Shah

Reza Shah memiliki ambisi besar untuk memodernisasi Iran dan memperkuat negara. Ia melihat pembangunan infrastruktur dan reformasi sosial sebagai kunci untuk membangun negara yang kuat dan mandiri.

Salah satu proyek paling ambisius adalah pembangunan Rel Kereta Trans-Iran, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Kaspia. Proyek ini sebagian besar didanai oleh pajak atas gula dan teh.

Setelah bertahun-tahun pembangunan, jalur kereta tersebut selesai pada tahun 1938.

Selain infrastruktur, Reza Shah juga melakukan reformasi besar di bidang pendidikan dan hukum.

Ia memperkenalkan pendidikan wajib bagi anak-anak dan membangun ratusan sekolah di seluruh negeri. Pada tahun 1934, pemerintah mendirikan University of Tehran.

Namun modernisasi ini berjalan bersamaan dengan konsolidasi kekuasaan yang kuat. Pemerintahan Reza Shah semakin otoriter, dan masyarakat memiliki sedikit ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Iran dan Perang Dunia II

Pada awal 1940-an, pecahnya Perang Dunia II membuat Iran kembali menjadi wilayah strategis.

Letaknya yang penting dan cadangan minyaknya yang besar menjadikan Iran sangat penting bagi kepentingan militer Sekutu, terutama Inggris.

Meskipun Iran menyatakan diri netral, hubungan dekat Reza Shah dengan Jerman membuat Inggris dan Uni Soviet khawatir.

Pada tahun 1941, pasukan Sekutu memasuki Iran dan memaksa Reza Shah turun tahta.

Putranya yang masih muda, Mohammad Reza Pahlavi, kemudian dinobatkan sebagai Shah baru.

Kebangkitan Politik Nasional

Setelah Perang Dunia II berakhir, politik Iran kembali dinamis. Parlemen memperoleh kembali peran penting dalam pemerintahan.

Salah satu tokoh paling berpengaruh pada periode ini adalah Mohammad Mossadegh.

Pada tahun 1951, ia menasionalisasi industri minyak Iran yang sebelumnya dikuasai perusahaan Inggris.

Langkah tersebut memicu konflik internasional dan akhirnya berujung pada Operation Ajax, operasi rahasia yang didukung Central Intelligence Agency dan Secret Intelligence Service.

Kudeta tersebut menggulingkan Mossadegh dan memperkuat kembali kekuasaan Shah.

White Revolution dan Oposisi Ulama

Pada 1963, Shah meluncurkan reformasi besar bernama White Revolution yang mencakup reformasi agraria, pendidikan, industrialisasi, dan hak pilih perempuan.

Namun kebijakan ini memicu penolakan dari sejumlah ulama, termasuk Ruhollah Khomeini.

Setelah memimpin protes besar terhadap pemerintah, Khomeini diasingkan pada 1964.

Jalan Menuju Revolusi

Lonjakan pendapatan minyak pada 1970-an mempercepat pembangunan ekonomi Iran. Namun ketimpangan sosial dan pembatasan kebebasan politik memicu ketidakpuasan luas di masyarakat.

Protes besar mulai terjadi di berbagai kota pada 1978.

Pada 16 Januari 1979, Shah meninggalkan Iran.

Beberapa minggu kemudian, Khomeini kembali dari pengasingan dan memimpin revolusi yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Iran, yang mengakhiri sistem monarki dan mendirikan Republik Islam Ir an.

Makna Modernitas bagi Iran

Sejarah Iran abad ke-20 menunjukkan bahwa modernitas bukan hanya tentang pembangunan fisik atau adopsi teknologi Barat.

Modernitas juga merupakan proses sosial dan budaya yang kompleks, melibatkan perdebatan tentang identitas nasional, politik, dan masa depan negara.

Transformasi besar yang dialami Iran selama satu abad terakhir memperlihatkan bagaimana sebuah bangsa terus berjuang menyeimbangkan antara tradisi, modernisasi, dan kedaulatan nasional.*